Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia membuka peluang bagi pondok pesantren dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang untuk mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama H. R. Muhammad Syafii usai rapat koordinasi percepatan Program MBG bersama Badan Gizi Nasional dan Kantor Staf Presiden di Jakarta, Senin (11/5/2026).
“Tadi kita sudah sepakat bahwa untuk percepatan penerimaan MBG di pondok pesantren maka pesantren yang jumlah santrinya seribu ke atas itu bisa langsung membangun SPPG sendiri,” ujar Romo Syafii kepada awak media.
Menurutnya, yayasan pesantren nantinya dapat langsung mengajukan permohonan kepada Badan Gizi Nasional untuk mendirikan dapur mandiri di lingkungan pesantren. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan program MBG bagi santri dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak lembaga pendidikan keagamaan.
Wamenag menegaskan bahwa pola layanan MBG di pesantren bersifat fleksibel dan tidak harus sepenuhnya mengikuti prototipe umum yang telah ditetapkan pemerintah. Bentuk dapur hingga pola penyajian makanan dapat disesuaikan dengan budaya dan karakteristik masing-masing pesantren, selama tetap memenuhi standar kebersihan dan sanitasi.
“Jadi tidak mesti persis seperti prototipe yang ditetapkan oleh BGN. Kemudian juga tentang alat makannya, memang ada pondok pesantren yang sudah pakai omprengan kami minta itu untuk diteruskan, tapi yang belum menggunakan omprengan karena memang tradisinya prasmanan itu juga masih dimungkinkan,” jelasnya.
Selain itu, jadwal pemberian makan bergizi juga dapat menyesuaikan tradisi puasa sunnah Senin dan Kamis yang banyak dijalankan para santri di pesantren. Makanan yang dimasak pada siang hari tetap bisa diberikan saat waktu berbuka puasa.
“Jadi sangat adaptif sekarang,” pungkas Romo Syafii.
Program MBG di lingkungan pesantren diharapkan tidak hanya memperkuat pemenuhan gizi santri, tetapi juga mendukung terciptanya sistem layanan pangan yang lebih mandiri, sehat, dan sesuai kultur pendidikan pesantren di Indonesia.
